Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin yakin pembangunan infrastruktur era Jokowi dilakukan secara ugal-ugalan. Hal ini terlihat dari kritik Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang sudah tiga kali mengkritik proyek infrastruktur kebanggaan pemerintah.
JK mengkritik pembangunan MRT di Palembang Sumsel. Selanjutnya, mantan Ketum Golkar itu juga mengkritik LRT di samping tol Jagorawi serta jalur kereta api trans Sulsel.
"Kritik Pak JK mengkonfirmasi bahwa pembangunan infrastruktur Jokowi ugal-ugalan dan tanpa perencanaan yang matang," kata Ketua DPP PKS, Suhud Aliyuddin kepada merdeka.com, Rabu (23/1).
Suhud yang juga juru debat Prabowo-Sandiaga pun heran, JK sebagai wakil presiden malah mengkritik kebijakan pemerintah sendiri. Hal itu memperlihatkan tidak baiknya koordinasi pemerintah di bawah Jokowi-JK.
"Kritik Pak JK sekaligus juga memperlihatkan lemahnya koordinasi di internal pemerintahan, sehingga Wapres melakukan kritik keras terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden," tambah JK.
Suhud melihat, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah banyak bersifat sporadis dan tidak tepat sasaran. Sehingga tidak terlalu berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bahkan sebaliknya, kata dia, penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam beberapa proyek infrastruktur justru banyak menguntungkan pihak asing.
"Selain itu, minimnya dampak pembangunan infrastrutur terhadap kesejahteraan masyarakat adalah stagnannya angka kemiskinan. Selain itu lambatnya pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran," tutup dia.
Diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa kali menyampaikan kritik terhadap beberapa proyek infrastruktur yang tengah gencar dibangun pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya soal proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT).
JK menyinggung kondisi LRT Palembang yang kini hanya menjadi ajang coba-coba para turis lokal yang datang. "LRT Palembang jadikan coba-coba turis lokal saja," kata JK.
Karena itu, dia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya memperhatikan aspek secara teknis, tapi juga dampak terhadap perekonomian.
"Ini suatu tanggung jawab kita semua untuk melihat itu sebagai bagian daripada evaluasi kita meningkatkan infrastruktur tapi juga manfaatnya bagaimana," kata JK.
JK juga menyinggung proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi dari Makassar ke Manado. Menurut JK, proyek tersebut tidak efisien, karena tidak ada yang menaiki transportasi tersebut.
"Sama kereta api Sulawesi-Manado, siapa yang mau naik ke Makassar? Barang apa yang mau diangkut dari selatan ke utara, utara ke selatan? Hanya perpendek saja di Sulawesi untuk kebutuhan memperbaiki industri. Kalau barang tidak akan efisien," kata JK.
Tak hanya soal LRT di Palembang, JK juga mengkritik pembangunan LRT Jabodetabek yang menelan biaya sampai Rp 500 miliar per kilometernya (km). Menurutnya, pembangunan LRT dengan skema elevated (layang) dinilai kurang efektif.
"Saya kasih contoh, membangun LRT ke arah Bogor dengan elevated (jalur layang). Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol?" ucap JK.
Menurut dia, di sejumlah negara, pembangunan LRT tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol. Pembangunan jalur layang justru akan membuat biaya semakin membengkak.
"Biasanya light train itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah. Tapi bangunnya gitu. Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp 500 miliar per kilometer," kata JK mengkritik lagi proyek infrastruktur.
