Ke Sulut, Jokowi Tinjau Infrastruktur Pendukung Pariwisata


TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, Kamis 4 Juli 2019 ,Presiden Joko Widodo atau Jokowi diagendakan meninjau perkembangan pembangunan proyek infrastruktur pendukung pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara.
Berdasarkan keterangan resmi istana, Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak menuju Sulawesi Utara dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada pukul 07.30 WIB melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta. Setibanya di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Kota Manado, pukul 11.40 WITA, sejumlah agenda kunjungan kerja telah dijadwalkan.
Sejumlah agenda yang menanti Presiden Jokowi antara lain meninjau rencana perluasan Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Kota Manado. Juga menengok rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Pulisan, Likupang, Kabupaten Minahasa Utara.
Selain itu, Presiden dan Ibu Iriana juga akan menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Kota Manado.
Rencananya, Presiden dan Ibu Iriana akan berada di Provinsi Sulawesi Utara selama dua hari. Presiden, Ibu Iriana, dan rombongan akan bermalam di Kota Manado untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Sulut, adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Militer Presiden Marsdya TNI Trisno Hendradi, Staf Khusus Presiden Johan Budi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.
Share:
Read More

Daftar Proyek Infrastruktur yang Harus Selesai Tahun Ini


TEMPO.CO, Jakarta - Ambisi Joko Widodo dalam menggencarkan pembangunan berbagai infrastruktur di wilayah Indonesia terus berlanjut. Tak tanggung-tanggung, pada tahun 2018, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar Rp 410,4 triliun.
Alokasi ini terbilang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang berkisar pada Rp 390,2 triliun. Tahun 2018 ini sejumlah proyek pembangunan akan terus dilanjutkan beserta sejumlah proyek baru yang akan dibuat pada tahun ini. Adapun sejumlah proyek pembangunan infrastruktur tahun 2018 di antaranya:
1. Bandara Kertajati
Pembangunan Bandara Udara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka ini sudah mencapai angka 80 persen pada akhir tahun 2017 lalu. Dengan nilai total proyek sekitar Rp 2,1 triliun, pembangunan bandara ini terbagi ke dalam tiga paket pengerjaan. Paket pertama, dilakukan oleh PT Adhi Karya, Tbk meliputi pembangunan ramp simpang susun, jalan, drainase dan lanskap. Paket pertama sudah selesai 100 persen.
Sementara paket kedua yang dikerjakan KSO PT Wijaya Karya dan PT Perumahan Properti meliputi pembangunan terminal penumpang telah mencapai 73,2 persen. Paket kedua diperkirakan akan selesai pada bulan Februari 2018.
Lalu, paket ketiga, merupakan pembangunan gedung operasional yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Pada akhir tahun 2017, paket ini sudah diselesaikan hingga 92 persen. Sejumlah pembangunan seperti runway dan fasilitas navigasi sudah mencapai angka 90 persen.
2. Tol Trans Jawa
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyatakan tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta-Surabaya dipastikan akan beroperasi pada akhir tahun 2018. Adapun dana investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan proyek ini sebesar Rp 40 triliun.
Tol dengan rute 522,95 kilometer ini terbagi ke dalam sejumlah ruas yang terdiri dari Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto dan Mojokerto-Surabaya.
3. Proyek Pembangkit Listrik 10.000 MW
Anak Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Pembangkitan Jawa dan Bali (PJB) menangani proyek pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas total 10.000 MW dengan nilai investasi Rp 150 triliun. Setidaknya sekitar 15-20 proyek yang terdiri dari PLTG, PLTU, dan PLTA di wilayah Jawa dan Bali. Proyek ini menjadi bagian langkah Presiden Joko Widodo dalam membangun pembangkit listrik dengan kapasitas total sebesar 35.000 MW.
4. Bandara Kulon Progo
Presiden Joko Widodo menetapkan Bandara Kulon Progo, Yogyakarta sebagai salah satu proyek strategis nasional. PT PP (Persero), Tbk berhasil memenangkan proyek ini dengan nilai total sebesar Rp 6,5 triliun. PT PP bertanggung jawab dalam melaksanakan seluruh pembangunan dan pengelolaan infrastruktur bandara.
Adapun pekerjaan proyek terdiri dari persiapan sisi udara dan sisi darat sesuai spesifikasi, gambar rencana, serta ketentuan lain sesuai aturan yang ditetapkan.
5. Proyek LRT Palembang dan Jabodetabek
Kementerian Keuangan mengalokasikan Rp 10,9 triliun untuk mendukung pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) Palembang, Sumatera Selatan. PT Waskita Karya memperkirakan proyek ini akan selesai pada Februari 2018. Waskita menargetkan pada bulan berikutnya, proyek kni dilanjutkan dengan uji coba operasi agar pada saat Asian Games Agustus 2018 nanti LRT bisa digunakan.
Sementara itu, Pemerintah menyepakati anggaran proyek kereta ringan (light rail transit-LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) sebesar Rp 29,9 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyek itu akan dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia dan PT Adhi Karya Tbk. KAI dan Adhi Karya bakal menanggung pembiayaan, masing-masing Rp 25,7 triliun dan Rp 4,2 triliun.
6. Proyek Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, dan Fasilitas Dasar
Selain proyek jalan baru sepanjang 856 kilometer, Presiden Joko Widodo juga membeberkan rencana pembangunan infrastruktur irigasi sepanjang 781 kilometer.
Ada pula proyek yang akan dibangun untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar. Dengan rincian, membangun dan merehabilitasi 61,2 ribu ruang kelas, membangun sanitasi air limbah untuk 853 ribu KK, dan membangun 7.062 unit rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Jokowi menekankan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 761,1 triliun, merupakan keinginannya melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran untuk mendorong efektivitas pendanaan.
Share:
Read More

Proyek Infrastruktur Rp 276,4 Triliun Ditargetkan Rampung di 2019


TEMPO.CO, Jakarta - Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menargetkan dapat menyelesaikan 30 Proyek Strategis Nasional senilai Rp 276,4 triliun pada kuartal ketiga tahun ini. "Kenapa triwulan III 2019? karena itu merupakan akhir dari masa pemerintahan sekarang," ujar Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Wahyu Utomo, di Yogyakarta, Ahad, 20 Januari 2019.
Wahyu menjelaskan, 30 proyek tersebut terdiri dari 4 bendungan, 1 smelter, 6 kawasan industri, 6 jalan, 2 kereta api, 3 bandara, 2 palapa ring, 5 kawasan ekonomi khusus, dan satu kampus.  Bbeberapa proyek dengan nilai investasi cukup besar antara lain Kawasan Industri Morowali Rp 105 triliun, Kawasan Industri Konawe Rp 67,5 triliun, Smelter Buli Rp 19,7 triliun Kawasan Industri Tanggamus Rp 17,5 triliun, dan Cikampek 2 Elevated Rp 16,2 triliun.
Selain itu ada juga proyek Jalan Tol Samarinda-Balikpapan Rp 9,9 triliun, Palapa Ring KPBU Rp 7,7 triliun, Kawasan Ekonomi Khusus Morotai Rp 6,8 triliun dan Kawasan Industri Ketapang Rp 6 triliun, Bandara Kertajati Rp 3,42 triliun, KEK MBTK senilai Rp 2,6 triliun, KEK Sorong Rp 2,4 triliun, dan lain-lain.
Selain menargetkan 30 proyek selesai, kata Wahyu, pada akhir triwulan III tahun 2019 ini juga diharapkan terdapat 7 PSN senilai Rp 109,2 triliun yang telah masuk dalam tahap transaksi. Ada juga 15 PSN senilai Rp 264,7 triliun juga diharapkan sudah masuk tahap penyiapan.
Secara rinci, ketujuh PSN tahap transaksi itu yakni Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang Nadim senilai Rp 2,2 triliun, Sistem Pengelolaan Limbah Jakarta Rp 69,6 triliun, Jalan Tol Yogyakarta-Solo Rp 16 triliun dan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Rp 12,2 triliun, Bendungan Mbay NTT senilai Rp 550 miliar, SPAM Jatiluhur Rp 1,92 triliun, dan Satelit Multifungsi Rp 6,92 triliun.
Untuk 15 PSN yang diperkirakan belum bisa mencapai tahap transaksi atau masih tahap penyiapan itu antara lain, Kereta Api cepat Jakarta-Surabaya, Kawasan Industri Bintuni, Kawasan Industri Tanah Kuning, KEK Tanjung Api-api, Bendungan Matenggeng, SPAM Jatigede, Pelabuhan Sorong Seget, dan lain sebagainya.
Belasan PSN tersebut, menurut Wahyu, masih terkendala sejumlah persoalan, seperti antara lain ada yang terkait jaminan atas risiko politik, penetapan skema pembiayaan, belum adanya teknologi yang digunakan, penolakan masyarakat dan belum adanya izin prinsip.
Kendati demikian, pihaknya berharap bahwa target 30 PSN yang dapat diselesaikan pada triwulan III/2019 tersebut dapat terealisasi dengan baik, sehingga mampu menambah jumlah PSN yang berhasil diselesaikan, mulai dari awal lahirnya PSN.
Wahyu menerangkan bahwa secara keseluruhan, KPPIP mencatat terdapat sebanyak 62 PSN yang telah diselesaikan selama periode 2016-2018 dengan total investasi diperkirakan mencapai sebesar Rp 320 triliun. "Pada 2016 ada sebanyak 20 PSN yang selesai senilai Rp33,3 triliun, pada 2017 ada 10 PSN senilai Rp 61,4 triliun, dan khusus 2018 sebanyak 32 PSN telah selesai dengan investasi kisaran Rp 225,2 triliun," ujarnya.
Bila target 30 PSN pada triwulan III/2019 dapat terealisasi dengan baik, maka sepanjang periode 2016-triwulan III/2019 akan terdapat sebanyak 92 proyek dari 223 proyek yang tercantum dalam PSN. "Total investasinya, untuk keseluruhannya itu bisa mencapai hampir mencapai di kisaran Rp 600 triliun," kata Wahyu.
Share:
Read More

Infrastruktur Masif Era Jokowi, Gerindra: Malah PHK Besar-besaran


TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono menyoroti belum maksimalnya dampak dari pembangunan infrastruktur era periode pertama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satu masalah yang diangkat adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja besar-besaran dari industri yang mestinya mendukung pembangunan infrastruktur oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
"PHK dari industri yang mendukung infrastruktur malah terjadi besar-besaran, demo besar-besaran," ujar Bambang dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Selasa, 9 Juli 2019.
Padahal, di era Jokowi, tutur dia, pemerintah membangun infrastruktur senilai hampir Rp 400 triliun. Angka itu jauh lebih besar daripada kabinet era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang sebesar Rp 120 triliun.
Bukan hanya belum berdampak terhadap pemasukan industri pendukung infrastruktur, Bambang mengatakan banyak kontraktor dan usaha kecil menengah yang gulung tikar dalam tiga hingga empat tahun belakangan.
Belum lagi, ujar Bambang, bila melihat swasembada pangan yang belum tercapai. Padahal pembangunan infrastruktur salah satu tujuannya adalah untuk mendukung pangan. "Infrastruktur harusnya menjamin ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat, tapi ini tidak ada perubahan, DPR harus perhatikan masalah ini."
Sebelumnya, ribuan buruh dari sejumlah perusahaan di bawah PT Krakatau Steel melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung teknologi perusahaan itu. Mereka menolak rencana restrukturisasi dan PHK sepihak yang akan dilakukan PT Krakatau Steel, di Cilegon, Selasa, 2 Juli 2019.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Baja Cilegon atau FSBC tersebut dimulai dari kawasan PT Krakatai Steel tepatnya di depan gedung teknologi PT Krakatau Steel di Cilegon. Usai melakukan orasi di depan PT Krakatau Steel para buruh bergerak ke depan Kantor Pemkot Cilegon Jalan Jend. Sudirman, No. 2, Ramanuju, Kota Cilegon.
Dalam aksinya para buruh yang juga tergabung dalam Serikat Buruh Krakatau Steel atau SBKS menolak rencana restukturisasi dan PHK sepihak yang dilakukan oleh PT Krakatau Steel, karena akan mengancam masa depan para buruh dan keluarganya. Buruh meminta PT Krakatau Steel memikirkan kembali kebijakannya melakukan resturkturisasi dan PHK sepihak yang dilakukan pihak manajemen PT Krakatau Steel.
Adapun Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim tegas membantah kabar yang beredar bahwa terjadi pemutusan hubungan kerja massal di perusahaannya. Ia memastikan, tidak ada PHK massal kepada karyawannya seperti yang telah ramai diberitakan.
Sumber : https://bisnis.tempo.co/read/1222681/infrastruktur-masif-era-jokowi-gerindra-malah-phk-besar-besaran
Share:
Read More

Pembangunan Infrastruktur Diminta Tak Bebani Cadangan Devisa


TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, Johnny G. Plate, mengingatkan pemerintah agar pembangunan infrastruktur nantinya tidak membuat defisit transaksi berjalan semakin membengkak. Terlebih jika baku banyak yang digunakan untuk membangun infrastruktur berasal dari impor sehingga membebani cadangan devisa.
"Sehingga (pembangunan infrastruktur) harus dilakukan secara selektif," kata Johnny G. Plate dalam rilis, Sabtu, 18 Agustus 2018. Menurut dia, struktur APBN 2019 harus dapat melanjutkan komitmen Jokowi terkait pembangunan infrastruktur.
Johnny juga meminta agar pemerintah juga harus fokus dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju generasi lebih berdaya saing global. Politikus Nasdem itu menyebutkan bahwa tantangan ekonomi 2019 masih dipenuhi sentimen eksternal sehingga struktur APBN 2019 harus disusun untuk mengantisipasi dampak sentimen dari gejolak ekonomi global tersebut.
Ekonom Indef, Bhima Yudistira Adhinegara, sebelumnya juga mendesak pemerintah segera mengatasi defisit transaksi berjalan dalam neraca perdagangan untuk membantu menambah devisa. Devisa ini berguna dalam rangka stabilisasi perekonomian di tengah kondisi global yang masih tidak menentu. "Strateginya adalah menekan defisit transaksi berjalan," katanya, Kamis lalu.
Untuk menekan defisit transaksi berjalan, menurut Bhima, yang perlu dilakukan adalah mendorong ekspor serta mengendalikan impor. Langkah tegas pemerintah untuk mengendalikan impor tapi juga perlu dilakukan dengan hati-hati.
Pasalnya, kata Bhima, penghentian impor bahan baku bakal berdampak kepada kinerja manufaktur. Pemerintah juga dapat mengurangi belanja negara yang sifatnya konsumtif dan meningkatkan alokasi belanja yang sifatnya produktif seperti dana desa.
Presiden Joko Widodo sebelumnya dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa lalu menegaskan bahwa memperkuat cadangan devisa merupakan hal yang sangat penting. Hal ini agar mendorong ketahanan ekonomi semakin kuat, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak yang terakhir terjadi di perekonomian di Turki.
"Kita juga harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada nilai yang wajar, inflasi yang rendah, defisit transaksi berjalan yang aman," kata Jokowi. Ia juga mengingatkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata, terutama pada lokasi-lokasi pariwisata prioritas yang telah ditetapkan, karena sektor pariwisata tersebut dinilai akan cepat mampu menambah dan memperkuat cadangan devisa.
Share:
Read More

Infrastruktur Dianggap Penyebab Harga Bagasi dan Kargo Naik


TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat penerbangan Chappy Hakim menganggap lambatnya pembangunan infrastruktur yang menopang industri penerbangan menjadi penyebab kenaikan harga kargo maupun bagasi. Menurut dia, sebanyak 60-70 persen infrastruktur penerbangan saat ini tak cocok dengan jenis pesawat yang banyak dipakai maskapai.
Chappy mengatakan sejauh ini infrastruktur yang ada lebih banyak mendukung untuk model pesawat sekelas Twin Otter dan CAS CN-235. Sebaliknya, jenis pesawat yang saat ini banyak didatangkan justru berjenis Boeing 737 dan Airbus 320.
"Akibatnya, saat ini mulai dari tengah-tengah, sudah terlanjur datang Boeing 737, lalu pontang panting membesarkan infrastruktur yang tadinya belum bisa buat pesawat jenis itu," kata Chappy saat menjadi pembicara dalam acara diskusi bertajuk Mengapa Bagasi Berbayar di Gado-Gado Boplo Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 9 Februari 2019.
Industri penerbangan menjadi sorotan sejak awal 2019. Mulanya, industri aviasi banyak disorot karena harga tiket yang mahal meski telah melewati peak season setelah libur natal dan tahun baru 2019.
Setelah itu, pengguna jasa penerbangan juga dikejutkan dengan sejumlah kebijakan maskapai untuk menaikkan harga bagasi pesawat. Khususnya untuk penerbangan dengan pesawat low cost carrier atau LCC.
Belakangan, industri logistik yang menjadi sasaran dengan adanya kebijakan maskapai untuk menaikkan harga kargo atau jasa pengiriman barang lewat udara. Akibat ini, salah satu asosiasi di bidang logistik mengancam akan melakukan pemboikotan jika kebijakan ini terus berlanjut.
Chappy menilai pembangunan infrastruktur yang mendukung perhubungan udara saat ini telah tertinggal. Selain infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang mendukung industri penerbangan masih tertinggal. Dalam konteks gap ini, persoalan kargo dan bagasi bisa terjadi.
Chappy juga menuturkan, lambatnya pembangunan infrastruktur dan SDM ini disebabkan tak adanya sistem perhubungan udara yang baik. Sejauh ini, tak ada pula strategi jangka panjang mengenai arah perhubungan udara di Indonesia.
"Jadi kemajuan yang kita nikmati sementara adalah hanya pertumbuhan penumpang per tahun, mengejar slot penerbangan. Tanpa ada rencana strategis perhubungan udara mau seperti apa," kata Chappy.
Ekonom Institute for Developtment Econimics and Finance Bhima Yudhistira mengatakan pembangunan infrastruktur yang tak baik juga terjadi dalam masalah distribusi avtur. Menurut dia, infrastruktur distribusi avtur saat ini hanya fokus berada di Pulau Jawa saja.
"Kenapa menjadi mahal, karena infrastruktur penyaluran avtur khususnya di luar Pulau Jawa ini yang terlambat untuk dibangun, sehingga terjadi diferensiasi harga avtur yang terlalu lebar," kata Bhima dalam acara yang sama.
Padahal, komponen avtur menyumbang 30-40 persen dari harga tiket penerbangan saat ini. Belum lagi jika nilai tukar rupiah yang bergejolak menyebabkan harganya menjadi lebih mahal karena harus dibeli dengan dolar Amerika Serikat. Akibat model infrastruktur distribusi avtur yang tak baik, harga tiket menjadi lebih mahal karena tak bisa diprediksi mengikuti kondisi nilai tukar.
Share:
Read More

BPKH: Tak Satu Sen Pun Dana Haji untuk Infrastruktur


TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan menginvestasikan langsung potensi dana haji tersedia tahun 2018 sebesar Rp 114 triliun pada sektor penerbangan dan katering, sekaligus untuk peningkatan pelayanan Jamaah Haji Indonesia.
"Fokus kami investasi langsung untuk jamaah. Kami tetap amanah untuk alokasi dana semata-mata untuk umat. Jadi tidak ada satu sen pun untuk infrastruktur," kata Kepala BPKH Anggito Abimanyu di Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019.
Investasi tersebut fokus di Indonesia dan Arab Saudi. Di bidang penerbangan, BKPH akan bekerja sama dengan Garuda Indonesia dan sementara di Arab Saudi fokus untuk investasi hotel dan katering.
Selain itu sejumlah kerja sama juga akan dilakukan di sektor lain seperti dengan Pertamina untuk bahan bakar pesawat yang mengangkut calon jamaah haji.
Anggito mengatakan, investasi sektor penerbangan dan katering tersebut diupayakan secepatnya bisa terealisasi. Namun jika pada musim haji 2019 belum tercapai kerja sama di sektor itu, upayanya masih akan terus dilanjutkan karena merupakan kebutuhan.
BPKH melampaui target pengelolaan dana haji pada 2018 dari rencana Rp 111,8 triliun terealisasi Rp 114 triliun. Pada 2019, BPKH menargetkan dana kelolaan sebesar Rp 121 triliun dengan komposisi 50 persen di BPS-BPIH dan 50 persen di investasi.
BPKH memastikan pelaksanaan pembiayaan yang disalurkan sebesar 7 triliun berjalan di 2019 pada 2020 komposisi penempatan dana di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) adalah 30 persen.
Biaya operasional Haji 2019 diperkirakan antara Rp 6,5 triliun sampai Rp 6,8 triliun. Sekitar 500 juta dolar AS akan dialokasikan dalam bentuk valas.
Share:
Read More

Moeldoko Sebut Pembangunan Infrastruktur Jokowi: Indonesiasentris


TEMPO.CO, Solo -Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan sektor infrastruktur yang merupakan salah satu program pemerintahan Jokowi - JK diarahkan dengan pendekatan pembangunan Indonesiasentris.
"Bukan lagi bicara Jawasentris. Kalau kita lihat pembangunan saat ini diarahkan ke Indonesia Timur dan Indonesia Tengah," kata Moeldoko pada Deklarasi Alumni Universitas Sebelas Maret atau UNS Bersama Perguruan Tinggi Lain, Relawan, dan Masyarakat Dukung #01 di Graha Wisata Surakarta, Sabtu, 26 Januari 2019.
Lebih lanjut ia mengatakan, "Kalau pak Jokowi hanya ingin dapat suara atau 'return of investment' untuk pertumbuhan ekonomi yang makin cepat bangun saja di Jawa. Pasti dapat suara yang kencang karena di Jawa 'vote'-nya tinggi."
Ia mengatakan dengan dibangunnya infrastruktur maka daerah-daerah terisolasi yang tadinya sulit mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial bisa tumbuh luar biasa. "Saat ini teman-teman yang ada di daerah perbatasan, yang sebelumnya terisolasi, yang sulit terjangkau telah tumbuh baik. Mereka bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang tinggal di Jawa. Di situlah peradaban manusia telah berkembang dengan baik," katanya.
Ia yang juga merupakan Purnawirawan TNI tersebut pernah lama bertugas di daerah perbatasan. Menurut dia, salah satu keluhan masyarakat setempat yang sering didengarnya adalah rasa pesimistis warga terhadap Pemerintah Indonesia.
"Mereka mengatakan 'sesungguhnya saya ini orang Indonesia atau bukan' karena banyak mendapatkan sesuatu dari sebelah (negara tetangga, red). Dengan dibangunnya Transkalimantan dan berbagai daerah di pelosok tanah air saat ini mereka menyatakan dengan bangga bahwa 'saya adalah bagian dari Indonesia'," katanya.
Ia mengatakan jika berbicara mengenai infrastruktur, banyak yang memiliki persepsi bahwa sektor tersebut hanya terdiri dari jalan, padahal ada infrastruktur dalam bentuk fisik yang lain. "Salah satunya pembangunan pelabuhan. Banyak pelabuhan di luar Jawa yang sudah dibangun oleh pemerintah dan itu membuat kita bangga jadi orang Indonesia," katanya.
Ia mengatakan saat ini ada 19 pelabuhan laut baru yang memberikan kemudahan dalam proyek tol laut atau poros maritim. "Belum lagi optimalisasi dari pelabuhan yang ada. Jalan tol juga sudah dibangun di mana-mana, saat ini sepanjang 928 km yang terbangun dari proyeksi 1.124 km," katanya.
Sementara itu, dikatakannya, memimpin sebuah negara yang besar tidak mudah. "Yang diperlukan adalah orang-orang yang memiliki pengalaman di bidang 'leadership' dan bidang manajemennya sehingga memimpin negara ini bisa jadi terkendali dengan baik. Mereka harus memiliki program yang jelas. Tidak bisa coba-coba apalagi tidak memiliki program yang jelas. Ini yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama empat tahun pemerintahannya," katanya.
Share:
Read More

Pembangunan Infrastruktur Topang Ekonomi Nasional


INFO NASIONAL-- Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) meyakini program prioritas pemerintah yakni pembangunan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional  penting bagi perekonomian nasional.
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Arif Budimanta mengatakan dari berbagai penelitian yang ada, pembangunan infrastruktur memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi bangsa.
"Hasil kajian IMF (Dana Moneter Internasional) menunjukkan, satu persen porsi belanja investasi infrastruktur terhadap PDB di negara-negara berkembang, mendorong kenaikan output sekitar 0,25 persen pada tahun terjadinya stimulus, dan satu persen pada periode empat tahun setelahnya," ujarnya dalam Dialog Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), di Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2018.
Temuan itu didapat menggunakan data di 36 negara maju dan 153 negara berkembang selama periode 1985 sampai dengan 2013 dalam Laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2014.
Selain itu, studi tersebut juga menunjukkan peningkatan investasi untuk infrastruktur publik mempengaruhi perekonomian dalam dua cara, yakni dalam jangka pendek dan jangka panjang.
"Jangka pendek mempengaruhi pengeluaran pemerintah juga berpotensi meningkatkan investasi swasta, sementara itu jangka panjang berdampak pada peningkatan kapasitas produksi karena modal infrastruktur yang lebih tinggi," kata Arif.
Sejalan dengan hasil studi tersebut, menurut Arif, hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) dan Tusk Advisory menemukan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia diyakini memiliki efek positif jangka panjang bagi perekonomian.
Pembangunan Proyek Strategis Nasional diprediksi dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto sebesar 1,7 persen hingga 2,5 persen pada 2019. Pada 2023, diprediksi bisa mencapai 7,2 persen dan mencapai 9,3 persen.
"Artinya program Proyek Strategis Nasional memang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional akan tetapi efeknya tidak bisa dirasakan seketika namun diyakini akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan," ucap Arif.
Lebih lanjut, kajian yang dilakukan LPEM UI menyebutkan pembangunan infrastruktur strategis nasional akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 6,7 persen hingga 7,6 persen hingga 2019.
Sementara itu, studi berjudul The Impact of Indonesia’s Infrastructure Delivery oleh Tusk Advisory pada 2018 menyebutkan akan terjadi penurunan tingkat kemiskinan hingga sebesar 14,9 persen dan pemerataan ekonomi dengan turunnya koefisien gini hingga sebesar 3 poin ketika seluruh proyek infrastruktur telah selesai dibangun.
Share:
Read More

Korupsi Proyek Infrastruktur di Timur

Proyek infrastruktur pemerintah, baik yang dibiayai oleh dana desa maupun anggaran pemerintah provinsi dan pusat, cenderung dikorupsi oleh para politikus dan birokrat di Indonesia timur. Di Flores, misalnya, Petrus Kanisius, mantan Kepala Desa Runut, Kabupaten Sikka, dipenjara 3 tahun karena melakukan korupsi sekitar Rp 379 juta dari dana desa pada 2017. Selain itu, menurut seorang kontraktor di Flores, seorang kontraktor proyek selalu diminta memberikan 10 persen dari total nilai proyek, entah kepada bupati, Ketua DPRD, atau kepala dinas, sebelum mendapat kontrak proyek infrastruktur tertentu. Dalam beberapa kasus, beberapa pejabat politik dan birokrat berbeda sama-sama menuntut pembayaran 10 persen dari total nilai satu proyek.
Dampaknya, banyak pembangunan infrastruktur yang bermutu buruk. Sebuah gedung perkantoran di Kecamatan Boawae, Flores, misalnya, tidak digunakan setelah pembangunannya selesai dua tahun lalu. Para pegawai mengaku takut menggunakannya karena kualitas gedung yang buruk. Sementara itu, di Borong, Flores, jalan yang menghubungkan Desa Lehong dan Peot, yang dibangun dengan biaya Rp 9 miliar, hanya digunakan selama satu tahun, lalu rusak oleh hujan deras pada 2017. Demikian pula, pada Desember 2018, jalan yang menghubungkan Desa Bugis, Cambir, dan Sola di Kabupaten Manggarai Timur sudah dalam kondisi buruk setelah digunakan selama satu bulan saja.
Banyak contoh proyek infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, yang sengaja dibangun selama atau dekat musim hujan agar jika bangunannya rusak, yang dipersalahkan adalah alam, seperti hujan dan banjir. Pemerintah daerah kemudian memiliki alasan untuk meminta dana pembangunan baru ke pemerintah pusat untuk memperbaiki bangunan yang rusak itu. Biasanya, anggaran baru ini lebih tinggi dari sebelumnya. Di Kabupaten Lembata, misalnya, pemerintah daerah membangun jembatan di Waima dengan biaya Rp 1,6 miliar. Ketika jembatan runtuh karena banjir, pemerintah daerah meminta dana Rp 30 miliar untuk membangunnya kembali.
Mengapa korupsi proyek infrastruktur merajalela di Indonesia timur? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pers yang tidak kritis, media sosial digital yang kurang berkembang, dan masih kentalnya budaya permisif.
Di sana, tidak sulit untuk membeli pengaruh di media. Media lokal jarang mengkritik pemerintah. Namun masyarakat pun tidak dapat mengandalkan media nasional, yang sangat Jakarta-sentris. Sebab, media nasional, seperti yang ditulis Ross Tapsell (2018: 119) dalam Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga dan Revolusi Digital, hanya memberikan 10-20 persen konten lokal dalam liputannya. Akibatnya, lembaga pemberantasan korupsi, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, cenderung tidak mengetahui kasus korupsi di Indonesia timur.
Media sosial digital juga belum berkembang dengan baik. Penetrasi Internet, menurut Tapsell (2018), hanya 25 persen di Indonesia timur. Di banyak wilayah, satu-satunya koneksi Internet yang dapat diandalkan adalah Telkomsel, yang jauh lebih mahal daripada provider lain di Jawa. Hal ini menyebabkan tidak semua orang di Indonesia timur bisa mengakses layanan Internet. Selain itu, ada banyak orang yang juga tidak memiliki ponsel. Akibatnya, masyarakat tak dapat secara maksimal menggunakan media digital yang sedang berkembang hari ini untuk mengontrol politikus dan birokrat korup.
Korupsi juga disebabkan oleh norma budaya yang masih permisif terhadap korupsi. Ada kecenderungan umum di masyarakat untuk tidak melaporkan kasus korupsi. Seorang pejabat Badan Pengawas Pemilu di Flores mengatakan kepada saya bahwa lembaganya sangat menyadari permainan politik uang yang terjadi di kabupatennya. Namun, walaupun lembaganya mengetahui terjadi kecurangan seperti ini, mereka hanya akan membawa tindakan kecurangan itu ke ranah hukum jika media terus menekan mereka untuk melakukannya. Padahal politik uang adalah akar dari budaya korupsi di Indonesia timur.
Share:
Read More

Recent Posts