Dukung Infrastruktur Ibu Kota Baru, PUPR Kebut Pembangunan Tol Balikpapan - Samarinda


 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kebut penyelesaian pembangunan tol Balikpapan - Samarinda. Proyek ini merupakan jalan tol pertama di pulau Kalimantan yang akan mendukung konektivitas untuk pembangunan ibu kota baru yakni melintasi Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara.
Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,34 Km dengan progres pekerjaan hingga awal September mencapai 97 persen dan ditargetkan akan rampung pada akhir Oktober 2019. Demikian dikutip dari keterangan resmi kementerian di Jakarta, Minggu (29/9).
Jalan tol yang menelan investasi sebesar Rp 9,9 triliun ini diharapkan dapat menjadi sarana dasar pengembangan ibu kota negara baru. Mengingat dengan terbangunnya jalan tol akan menciptakan kawasan perekonomian baru di Pulau Kalimantan yang berdampak akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
Selain pembangunan jalan tol Balikpapan - Samarinda, Kementerian PUPR juga mendukung konektivitas ibu kota baru dengan pembangunan Jembatan Pulau Balang II. Jembatan ini menghubungkan antara Pulau Balang yang ada di Penajam Paser Utara dengan sebagian wilayah Kota Balikpapan.
Proyek Jembatan Pula Balang II mempunyai beberapa lingkup pekerjaan yakni pekerjaan jembatan utama (cable stayed) sepanjang 804 m, pekerjaan jembatan pendekat sepanjang 160 m dan pekerjaan jalan akses sepanjang 1,807 Km.
Share:
Read More

PKS: Kritik JK Bukti Pembangunan Infrastruktur Jokowi Ugal-Ugalan


 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin yakin pembangunan infrastruktur era Jokowi dilakukan secara ugal-ugalan. Hal ini terlihat dari kritik Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang sudah tiga kali mengkritik proyek infrastruktur kebanggaan pemerintah.
JK mengkritik pembangunan MRT di Palembang Sumsel. Selanjutnya, mantan Ketum Golkar itu juga mengkritik LRT di samping tol Jagorawi serta jalur kereta api trans Sulsel.
"Kritik Pak JK mengkonfirmasi bahwa pembangunan infrastruktur Jokowi ugal-ugalan dan tanpa perencanaan yang matang," kata Ketua DPP PKS, Suhud Aliyuddin kepada merdeka.com, Rabu (23/1).
Suhud yang juga juru debat Prabowo-Sandiaga pun heran, JK sebagai wakil presiden malah mengkritik kebijakan pemerintah sendiri. Hal itu memperlihatkan tidak baiknya koordinasi pemerintah di bawah Jokowi-JK.
"Kritik Pak JK sekaligus juga memperlihatkan lemahnya koordinasi di internal pemerintahan, sehingga Wapres melakukan kritik keras terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden," tambah JK.
Suhud melihat, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah banyak bersifat sporadis dan tidak tepat sasaran. Sehingga tidak terlalu berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bahkan sebaliknya, kata dia, penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam beberapa proyek infrastruktur justru banyak menguntungkan pihak asing.
"Selain itu, minimnya dampak pembangunan infrastrutur terhadap kesejahteraan masyarakat adalah stagnannya angka kemiskinan. Selain itu lambatnya pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran," tutup dia.
Diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa kali menyampaikan kritik terhadap beberapa proyek infrastruktur yang tengah gencar dibangun pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya soal proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT).
JK menyinggung kondisi LRT Palembang yang kini hanya menjadi ajang coba-coba para turis lokal yang datang. "LRT Palembang jadikan coba-coba turis lokal saja," kata JK.
Karena itu, dia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya memperhatikan aspek secara teknis, tapi juga dampak terhadap perekonomian.
"Ini suatu tanggung jawab kita semua untuk melihat itu sebagai bagian daripada evaluasi kita meningkatkan infrastruktur tapi juga manfaatnya bagaimana," kata JK.
JK juga menyinggung proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi dari Makassar ke Manado. Menurut JK, proyek tersebut tidak efisien, karena tidak ada yang menaiki transportasi tersebut.
"Sama kereta api Sulawesi-Manado, siapa yang mau naik ke Makassar? Barang apa yang mau diangkut dari selatan ke utara, utara ke selatan? Hanya perpendek saja di Sulawesi untuk kebutuhan memperbaiki industri. Kalau barang tidak akan efisien," kata JK.
Tak hanya soal LRT di Palembang, JK juga mengkritik pembangunan LRT Jabodetabek yang menelan biaya sampai Rp 500 miliar per kilometernya (km). Menurutnya, pembangunan LRT dengan skema elevated (layang) dinilai kurang efektif.
"Saya kasih contoh, membangun LRT ke arah Bogor dengan elevated (jalur layang). Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol?" ucap JK.
Menurut dia, di sejumlah negara, pembangunan LRT tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol. Pembangunan jalur layang justru akan membuat biaya semakin membengkak.
"Biasanya light train itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah. Tapi bangunnya gitu. Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp 500 miliar per kilometer," kata JK mengkritik lagi proyek infrastruktur.
Share:
Read More

Pentingnya Pembangunan Infrastruktur di Mata Plt Gubernur Aceh


Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata dengan melibatkan swasta serta perguruan tinggi dinilai menjadi pondasi kemajuan suatu negara. Ketersediaan infrastruktur yang baik menjadi modal Aceh meningkat menjadi daerah yang maju.
"Kebutuhan akan konektivitas begitu cepat, kebutuhan harus diimbangi dengan pembangunan. Oleh karena itu kita perlu inovasi dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi," kata Plt Gubernur Aceh, Nove Iriansyah saat meresmikan Jembatan Lamreung-Limpok, Aceh Besar, Selasa (5/2).
Jembatan memiliki panjang 176,40 meter itu menghubungkan Lamreung-Limpok, Kabupaten Aceh Besar bisa memperlancar arus transportasi dan mobilisasi perekonomian warga.
Jembatan itu, dibiayai dana Otsus dimulai sejak tahun 2009, dengan tujuh tahapan penganggaran. Pembangunan jembatan itu menghabiskan anggaran sebanyak Rp 45 miliar.
Menurut Nova, sebuah negara tidak akan maju apabila pembangunan infrastruktur dihentikan.
Dia mencontohkan, saat mendatangi Portugis, 2013 silam. Saat itu, Portugis sedang mengalami krisis ekonomi. Menurut parlemen setempat, krisis ekonomi Portugis disebabkan karena berhentinya pembangunan infrastruktur.
"Ketika tidak ada pembangunan infrastruktur maka terjadilah krisis ekonomi yang luar biasa. Oleh karena itu, saya mengingatkan jangan pernah berhenti berinovasi tentang pembangunan infrastruktur, mulai dari gagasan, perencanaan, studinya, pelaksaanaan, manajemen kontruksinya sampai dengan perawatan," jelasnya.
Pembangunan infrastruktur bukan hanya berbicara fisik saja. Namun, sebutnya, infrastruktur menjadi salah satu faktor dan syarat untuk kemajuan negeri ini. Pembangunan negeri ini tidaklah bisa apabila hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tapi harus melibatkan pihak lain seperti swasta dan perguruan tinggi.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menjelaskan, Wali Kota mengatakan, kehadiran jembatan yang menghubungkan Lamreung dan Limpok ini memiliki banyak manfaat bagi warga Banda Aceh dan Aceh Besar.
"Yang pertama akan mempercepat akses warga, seperti warga Darussalam, Limpok yang ingin ke Simpang Tujuh Ulee Kareng dan juga sebaliknya," ujar Aminullah.
Dengan akses yang semakin dekat, warga akan dimudahkan dalam menjalankan aktifitas sehari hari, apakah berangkat bekerja ataupun keperluan lainnya.
"Jembatan ini akan membuat jarak tempuh semakin dekat dan tidak membutuhkan waktu yang lebih lama," tambah Aminullah.
Dari sisi ekonomi, jembatan ini juga memberikan kemudahan bagi warga kota, dimana aktifitas ekonomi semakin mudah dan memangkas ongkos transportasi.
"Intinya kita bersyukur hadirnya jembatan ini karena banyak manfaatnya yang dirasakan warga," tutup Aminullah.
Share:
Read More

Jokowi akan Percepat Pembangunan Infrastruktur dan Benahi SDM


 Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang berkembang. Di periode kedua kepemimpinannya, dia bercita-cita untuk menyambungkan infrastruktur ke sentra ekonomi rakyat maupun pariwisata.
"Infrastruktur yang besar-besar telah kita bangun. Ke depan kita lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur besar itu seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Kita sambungkan dengan kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata," ujar Jokowi dalam pidato Visi Indonesia, Bogor, Minggu (14/7).
Selain itu, Jokowi juga berwacana untuk menyambungkan infrastruktur dengan kawasan persawahan, perkebunan hingga tambak perikanan.
Selain infrastruktur, Jokowi juga akan memfokuskan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya pembangunan SDM merupakan kunci persaingan Indonesia di global. Hal mendasar yang akan disasar Jokowi adalah menjamin kesehatan ibu hamil.
"Kesehatan bayi, balita, kesehatan anak-anak sekolah kita. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia yang unggul. Ke depan itu yang harus dijaga betul, jangan sampai ada stunting. Tugas besar kita ada di situ," terangnya.
Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. Dia menilai pelatihan vokasi merupakan hal yang tepat untuk meningkatkan keterampilan SDM. Untuk mewujudkannya, Jokowi akan membangun lembaga manajemen talenta Indonesia.
"Pemerintahan akan memfasilitasi pendidikan dan pembangunan bagi talenta-talenta Indonesia. Diaspora harus kita berikan dukungan, agar menjadi kontribusi besar bagi Indonesia. Kita akan menyiapkan lembaga khusus," bebernya.
Bagi Jokowi, fenomena global yang cepat berubah disusul risiko serta kompleksitas menjadi tantangan bagi Indonesia. Menurutnya, bangsa Indonesia membutuhkan cara baru sebagai solusi dari setiap masalah yang dihadapi.
"Yang sudah tidak efektif harus kita buat jadi efektif, yang tidak efisien kita buat jadi efisien. Manajemen seperti ini yang kita perlukan. Kita harus menjadi negara yang lebih produktif, memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menghadapi perubahan seperti itu," terang Jokowi. 
Share:
Read More

Pembangunan Infrastruktur Pendukung Pariwisata Danau Toba Dikebut



 Pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Danau Toba, Sumatera Utara, dan sekitarnya dikebut sebagai tindak lanjut hasil kunjungan kerja Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan percepatan pembangunan di kawasan destinasi super prioritas itu.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan saat Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata Danau Toba di Kantor Kemenkomar, Jakarta, Jumat (2/8/2019) mendorong Kementerian dan Lembaga terkait untuk bergerak cepat membangun infrastruktur di kawasan Danau Toba.
"Arahan Presiden untuk dieksekusi secepat-cepatnya, untuk para investor juga harus segera membangun," kata Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan.
Menko Maritim Luhut juga memastikan agar Kementerian PUPR segera mengeksekusi arahan Presiden Jokowi terkait infrastruktur di Danau Toba dan pengembangan sektor pariwisata.
"Target pada 2020 infrastruktur dasar atau sarana dan prasarana menunjang kawasan pariwisata atau Otorita Danau Toba dan wilayah sekitarnya terealisasi," kata Luhut
Lebih lanjut, Luhut juga meminta agar lintas K/L dapat menindaklanjuti permasalahan keramba jaring apung agar masalah pencemaran lingkungan di Danau Toba yang mempengaruhi kenyamanan wisatawan segera dibenahi.
Dalam Rakor tersebut, hadir pula Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Dirut Badan Otorita Pariwisata Danau Toba Arie Prasetyo.
Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan kesiapan para investor untuk melaksanakan groundbreaking hotel di Danau Toba, khususnya di zona otorita.
"Komitmen dari Pemerintah mengenai pembangunan infrastruktur dan utilitas dasar di dalam kawasan segera diwujudkan, salah satunya dimulai pada September 2019," kata Menpar.
Lebih lanjut, Menpar menjelaskan, Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam format Conditional LUDA (Land Utilization dan Development Agreement), yang ditargetkan pada 10 Oktober 2019.
"Komitmen dari investor mengenai dimulainya pembangunan fisik. Groundbreaking Glamorous Camping atau Glamping pada 10 Oktober 2019. serta Groundbreaking Luxurious Hotel ditargetkan pada 20 April 2020," kata Menpar.
Share:
Read More

Pada Komunitas Sepeda, Anies Cerita Pembangunan Infrastruktur Selama Ini Terbalik


Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bersepeda bersama komunitas pesepeda dan sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta dari Velodrome menuju Balai Kota pada Jumat (20/9) pagi. Setelah bersepeda, Anies berbincang sambil menyerap sejumlah masukan terkait pembangunan jalur sepeda di Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Anies menyinggung pembangunan infrastruktur yang selama ini tak menempatkan para sepeda dan pejalan kaki sebagai prioritas. Dia mengatakan, konsep pembangunan infrastruktur kerap terbalik. Padahal yang harus menjadi prioritas adalah pejalan kaki karena alat transportasi utama yang dimiliki manusia adalah kaki.
"Urutannya kalau kita membangun transportasi di Jakarta, urutannya itu nomor satu adalah untuk pejalan kaki. Nomor dua adalah untuk sepeda dan kendaraan bebas emisi lainnya. Yang ketiga kendaraan umum, yang keempat kendaraan pribadi. Tapi selama ini cara kita membangun terbalik, yang nomor satu yang kendaraan pribadi, nomor dua (kendaraan) umum, nomor tiga sepeda dan baru nomor empat jalan kaki. Padahal alat transportasi yang sudah orang punya adalah kaki," jelasnya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (20/9).
Anies mengatakan, selama ini orang beranggapan transportasi adalah alat yang memiliki roda sehingga jalan yang dibangun khusus untuk transportasi yang memiliki roda. Sementara untuk pejalan kaki diabaikan.
"Nah sekarang kita putar. Bahwa alat transportasi itu kaki karena itu disediakan jalan untuk kaki. Nah ini sederhana sekali. Ini simple sekali. Tapi kalau kita letakkan itu konsisten Insya Allah ada jalan lain," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Anies menerima berbagai masukan dari komunitas sepeda. Di antaranya reward bagi para pekerja yang konsisten bersepeda ke kantor, penyediaan tempat parkir aman dan kamar mandi, serta permintaan agar ASN Pemprov DKI juga diwajibkan menggunakan sepeda.
Menanggapi berbagai masukan ini, Anies berjanji akan menyiapkan tempat parkir khusus sepeda di tempat-tempat yang terintegrasi dengan kendaraan umum.
"Kita nanti akan sediakan lebih banyak tempat parkir sepeda. Kerepotan para pengguna sepeda parkirnya susah. Kemudian ke depan nanti tempat parkir lebih banyak sehingga bisa parkir di halte halte bus, stasiun MRT. Makanya kita akan perbanyak semuanya nanti," janjinya. 
Share:
Read More

Pasar Modal Buka Pintu Biayai Pembangunan Infrastruktur


Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna menyebutkan bahwa pemanfaatan pasar modal dalam pengembangan infrastruktur dalam negeri masih sangat besar.
Menurutnya, sebanyak 17 persen dari total penggalangan dana melalui saham dan surat utang di 2019 berasal dari sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi.
"Kita akan support dari bursa sehingga infrastruktur ke depan bisa dibiayai dari pasar modal," kata Nyoman di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (27/9).
Nyoman menjelaskan, dari 653 perusahaan yang tercatat di bursa saat ini, sebanyak 74 perusahaan tercatat yang masuk dalam kategori sektor infrastruktur utility dan transportation.
"Perkembangan pembiayaan infrastruktur di bursa tentunya bisa kita lihat dari aktivitas perusahaan tercatat yang masuk ke dalam sektor infrastruktur utility dan transportation," sebut dia.
Bursa saham sudah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi pasar modal sebagai instrumen pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur.
"Kita sudah melakukan penerbitan peraturan di pencatatan unit penyertaan dana, investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif di bursa pada tanggal 10 april 2019," ujarnya.
Reporter: Bawono Yadika
Share:
Read More

Recent Posts