Dukung Infrastruktur Ibu Kota Baru, PUPR Kebut Pembangunan Tol Balikpapan - Samarinda


 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kebut penyelesaian pembangunan tol Balikpapan - Samarinda. Proyek ini merupakan jalan tol pertama di pulau Kalimantan yang akan mendukung konektivitas untuk pembangunan ibu kota baru yakni melintasi Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara.
Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,34 Km dengan progres pekerjaan hingga awal September mencapai 97 persen dan ditargetkan akan rampung pada akhir Oktober 2019. Demikian dikutip dari keterangan resmi kementerian di Jakarta, Minggu (29/9).
Jalan tol yang menelan investasi sebesar Rp 9,9 triliun ini diharapkan dapat menjadi sarana dasar pengembangan ibu kota negara baru. Mengingat dengan terbangunnya jalan tol akan menciptakan kawasan perekonomian baru di Pulau Kalimantan yang berdampak akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
Selain pembangunan jalan tol Balikpapan - Samarinda, Kementerian PUPR juga mendukung konektivitas ibu kota baru dengan pembangunan Jembatan Pulau Balang II. Jembatan ini menghubungkan antara Pulau Balang yang ada di Penajam Paser Utara dengan sebagian wilayah Kota Balikpapan.
Proyek Jembatan Pula Balang II mempunyai beberapa lingkup pekerjaan yakni pekerjaan jembatan utama (cable stayed) sepanjang 804 m, pekerjaan jembatan pendekat sepanjang 160 m dan pekerjaan jalan akses sepanjang 1,807 Km.
Share:
Read More

PKS: Kritik JK Bukti Pembangunan Infrastruktur Jokowi Ugal-Ugalan


 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin yakin pembangunan infrastruktur era Jokowi dilakukan secara ugal-ugalan. Hal ini terlihat dari kritik Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang sudah tiga kali mengkritik proyek infrastruktur kebanggaan pemerintah.
JK mengkritik pembangunan MRT di Palembang Sumsel. Selanjutnya, mantan Ketum Golkar itu juga mengkritik LRT di samping tol Jagorawi serta jalur kereta api trans Sulsel.
"Kritik Pak JK mengkonfirmasi bahwa pembangunan infrastruktur Jokowi ugal-ugalan dan tanpa perencanaan yang matang," kata Ketua DPP PKS, Suhud Aliyuddin kepada merdeka.com, Rabu (23/1).
Suhud yang juga juru debat Prabowo-Sandiaga pun heran, JK sebagai wakil presiden malah mengkritik kebijakan pemerintah sendiri. Hal itu memperlihatkan tidak baiknya koordinasi pemerintah di bawah Jokowi-JK.
"Kritik Pak JK sekaligus juga memperlihatkan lemahnya koordinasi di internal pemerintahan, sehingga Wapres melakukan kritik keras terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden," tambah JK.
Suhud melihat, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah banyak bersifat sporadis dan tidak tepat sasaran. Sehingga tidak terlalu berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bahkan sebaliknya, kata dia, penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam beberapa proyek infrastruktur justru banyak menguntungkan pihak asing.
"Selain itu, minimnya dampak pembangunan infrastrutur terhadap kesejahteraan masyarakat adalah stagnannya angka kemiskinan. Selain itu lambatnya pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran," tutup dia.
Diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa kali menyampaikan kritik terhadap beberapa proyek infrastruktur yang tengah gencar dibangun pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya soal proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT).
JK menyinggung kondisi LRT Palembang yang kini hanya menjadi ajang coba-coba para turis lokal yang datang. "LRT Palembang jadikan coba-coba turis lokal saja," kata JK.
Karena itu, dia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya memperhatikan aspek secara teknis, tapi juga dampak terhadap perekonomian.
"Ini suatu tanggung jawab kita semua untuk melihat itu sebagai bagian daripada evaluasi kita meningkatkan infrastruktur tapi juga manfaatnya bagaimana," kata JK.
JK juga menyinggung proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi dari Makassar ke Manado. Menurut JK, proyek tersebut tidak efisien, karena tidak ada yang menaiki transportasi tersebut.
"Sama kereta api Sulawesi-Manado, siapa yang mau naik ke Makassar? Barang apa yang mau diangkut dari selatan ke utara, utara ke selatan? Hanya perpendek saja di Sulawesi untuk kebutuhan memperbaiki industri. Kalau barang tidak akan efisien," kata JK.
Tak hanya soal LRT di Palembang, JK juga mengkritik pembangunan LRT Jabodetabek yang menelan biaya sampai Rp 500 miliar per kilometernya (km). Menurutnya, pembangunan LRT dengan skema elevated (layang) dinilai kurang efektif.
"Saya kasih contoh, membangun LRT ke arah Bogor dengan elevated (jalur layang). Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol?" ucap JK.
Menurut dia, di sejumlah negara, pembangunan LRT tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol. Pembangunan jalur layang justru akan membuat biaya semakin membengkak.
"Biasanya light train itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah. Tapi bangunnya gitu. Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp 500 miliar per kilometer," kata JK mengkritik lagi proyek infrastruktur.
Share:
Read More

Pentingnya Pembangunan Infrastruktur di Mata Plt Gubernur Aceh


Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata dengan melibatkan swasta serta perguruan tinggi dinilai menjadi pondasi kemajuan suatu negara. Ketersediaan infrastruktur yang baik menjadi modal Aceh meningkat menjadi daerah yang maju.
"Kebutuhan akan konektivitas begitu cepat, kebutuhan harus diimbangi dengan pembangunan. Oleh karena itu kita perlu inovasi dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi," kata Plt Gubernur Aceh, Nove Iriansyah saat meresmikan Jembatan Lamreung-Limpok, Aceh Besar, Selasa (5/2).
Jembatan memiliki panjang 176,40 meter itu menghubungkan Lamreung-Limpok, Kabupaten Aceh Besar bisa memperlancar arus transportasi dan mobilisasi perekonomian warga.
Jembatan itu, dibiayai dana Otsus dimulai sejak tahun 2009, dengan tujuh tahapan penganggaran. Pembangunan jembatan itu menghabiskan anggaran sebanyak Rp 45 miliar.
Menurut Nova, sebuah negara tidak akan maju apabila pembangunan infrastruktur dihentikan.
Dia mencontohkan, saat mendatangi Portugis, 2013 silam. Saat itu, Portugis sedang mengalami krisis ekonomi. Menurut parlemen setempat, krisis ekonomi Portugis disebabkan karena berhentinya pembangunan infrastruktur.
"Ketika tidak ada pembangunan infrastruktur maka terjadilah krisis ekonomi yang luar biasa. Oleh karena itu, saya mengingatkan jangan pernah berhenti berinovasi tentang pembangunan infrastruktur, mulai dari gagasan, perencanaan, studinya, pelaksaanaan, manajemen kontruksinya sampai dengan perawatan," jelasnya.
Pembangunan infrastruktur bukan hanya berbicara fisik saja. Namun, sebutnya, infrastruktur menjadi salah satu faktor dan syarat untuk kemajuan negeri ini. Pembangunan negeri ini tidaklah bisa apabila hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tapi harus melibatkan pihak lain seperti swasta dan perguruan tinggi.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menjelaskan, Wali Kota mengatakan, kehadiran jembatan yang menghubungkan Lamreung dan Limpok ini memiliki banyak manfaat bagi warga Banda Aceh dan Aceh Besar.
"Yang pertama akan mempercepat akses warga, seperti warga Darussalam, Limpok yang ingin ke Simpang Tujuh Ulee Kareng dan juga sebaliknya," ujar Aminullah.
Dengan akses yang semakin dekat, warga akan dimudahkan dalam menjalankan aktifitas sehari hari, apakah berangkat bekerja ataupun keperluan lainnya.
"Jembatan ini akan membuat jarak tempuh semakin dekat dan tidak membutuhkan waktu yang lebih lama," tambah Aminullah.
Dari sisi ekonomi, jembatan ini juga memberikan kemudahan bagi warga kota, dimana aktifitas ekonomi semakin mudah dan memangkas ongkos transportasi.
"Intinya kita bersyukur hadirnya jembatan ini karena banyak manfaatnya yang dirasakan warga," tutup Aminullah.
Share:
Read More

Jokowi akan Percepat Pembangunan Infrastruktur dan Benahi SDM


 Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang berkembang. Di periode kedua kepemimpinannya, dia bercita-cita untuk menyambungkan infrastruktur ke sentra ekonomi rakyat maupun pariwisata.
"Infrastruktur yang besar-besar telah kita bangun. Ke depan kita lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur besar itu seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Kita sambungkan dengan kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata," ujar Jokowi dalam pidato Visi Indonesia, Bogor, Minggu (14/7).
Selain itu, Jokowi juga berwacana untuk menyambungkan infrastruktur dengan kawasan persawahan, perkebunan hingga tambak perikanan.
Selain infrastruktur, Jokowi juga akan memfokuskan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya pembangunan SDM merupakan kunci persaingan Indonesia di global. Hal mendasar yang akan disasar Jokowi adalah menjamin kesehatan ibu hamil.
"Kesehatan bayi, balita, kesehatan anak-anak sekolah kita. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia yang unggul. Ke depan itu yang harus dijaga betul, jangan sampai ada stunting. Tugas besar kita ada di situ," terangnya.
Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. Dia menilai pelatihan vokasi merupakan hal yang tepat untuk meningkatkan keterampilan SDM. Untuk mewujudkannya, Jokowi akan membangun lembaga manajemen talenta Indonesia.
"Pemerintahan akan memfasilitasi pendidikan dan pembangunan bagi talenta-talenta Indonesia. Diaspora harus kita berikan dukungan, agar menjadi kontribusi besar bagi Indonesia. Kita akan menyiapkan lembaga khusus," bebernya.
Bagi Jokowi, fenomena global yang cepat berubah disusul risiko serta kompleksitas menjadi tantangan bagi Indonesia. Menurutnya, bangsa Indonesia membutuhkan cara baru sebagai solusi dari setiap masalah yang dihadapi.
"Yang sudah tidak efektif harus kita buat jadi efektif, yang tidak efisien kita buat jadi efisien. Manajemen seperti ini yang kita perlukan. Kita harus menjadi negara yang lebih produktif, memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menghadapi perubahan seperti itu," terang Jokowi. 
Share:
Read More

Pembangunan Infrastruktur Pendukung Pariwisata Danau Toba Dikebut



 Pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Danau Toba, Sumatera Utara, dan sekitarnya dikebut sebagai tindak lanjut hasil kunjungan kerja Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan percepatan pembangunan di kawasan destinasi super prioritas itu.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan saat Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata Danau Toba di Kantor Kemenkomar, Jakarta, Jumat (2/8/2019) mendorong Kementerian dan Lembaga terkait untuk bergerak cepat membangun infrastruktur di kawasan Danau Toba.
"Arahan Presiden untuk dieksekusi secepat-cepatnya, untuk para investor juga harus segera membangun," kata Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan.
Menko Maritim Luhut juga memastikan agar Kementerian PUPR segera mengeksekusi arahan Presiden Jokowi terkait infrastruktur di Danau Toba dan pengembangan sektor pariwisata.
"Target pada 2020 infrastruktur dasar atau sarana dan prasarana menunjang kawasan pariwisata atau Otorita Danau Toba dan wilayah sekitarnya terealisasi," kata Luhut
Lebih lanjut, Luhut juga meminta agar lintas K/L dapat menindaklanjuti permasalahan keramba jaring apung agar masalah pencemaran lingkungan di Danau Toba yang mempengaruhi kenyamanan wisatawan segera dibenahi.
Dalam Rakor tersebut, hadir pula Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Dirut Badan Otorita Pariwisata Danau Toba Arie Prasetyo.
Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan kesiapan para investor untuk melaksanakan groundbreaking hotel di Danau Toba, khususnya di zona otorita.
"Komitmen dari Pemerintah mengenai pembangunan infrastruktur dan utilitas dasar di dalam kawasan segera diwujudkan, salah satunya dimulai pada September 2019," kata Menpar.
Lebih lanjut, Menpar menjelaskan, Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam format Conditional LUDA (Land Utilization dan Development Agreement), yang ditargetkan pada 10 Oktober 2019.
"Komitmen dari investor mengenai dimulainya pembangunan fisik. Groundbreaking Glamorous Camping atau Glamping pada 10 Oktober 2019. serta Groundbreaking Luxurious Hotel ditargetkan pada 20 April 2020," kata Menpar.
Share:
Read More

Pada Komunitas Sepeda, Anies Cerita Pembangunan Infrastruktur Selama Ini Terbalik


Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bersepeda bersama komunitas pesepeda dan sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta dari Velodrome menuju Balai Kota pada Jumat (20/9) pagi. Setelah bersepeda, Anies berbincang sambil menyerap sejumlah masukan terkait pembangunan jalur sepeda di Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Anies menyinggung pembangunan infrastruktur yang selama ini tak menempatkan para sepeda dan pejalan kaki sebagai prioritas. Dia mengatakan, konsep pembangunan infrastruktur kerap terbalik. Padahal yang harus menjadi prioritas adalah pejalan kaki karena alat transportasi utama yang dimiliki manusia adalah kaki.
"Urutannya kalau kita membangun transportasi di Jakarta, urutannya itu nomor satu adalah untuk pejalan kaki. Nomor dua adalah untuk sepeda dan kendaraan bebas emisi lainnya. Yang ketiga kendaraan umum, yang keempat kendaraan pribadi. Tapi selama ini cara kita membangun terbalik, yang nomor satu yang kendaraan pribadi, nomor dua (kendaraan) umum, nomor tiga sepeda dan baru nomor empat jalan kaki. Padahal alat transportasi yang sudah orang punya adalah kaki," jelasnya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (20/9).
Anies mengatakan, selama ini orang beranggapan transportasi adalah alat yang memiliki roda sehingga jalan yang dibangun khusus untuk transportasi yang memiliki roda. Sementara untuk pejalan kaki diabaikan.
"Nah sekarang kita putar. Bahwa alat transportasi itu kaki karena itu disediakan jalan untuk kaki. Nah ini sederhana sekali. Ini simple sekali. Tapi kalau kita letakkan itu konsisten Insya Allah ada jalan lain," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Anies menerima berbagai masukan dari komunitas sepeda. Di antaranya reward bagi para pekerja yang konsisten bersepeda ke kantor, penyediaan tempat parkir aman dan kamar mandi, serta permintaan agar ASN Pemprov DKI juga diwajibkan menggunakan sepeda.
Menanggapi berbagai masukan ini, Anies berjanji akan menyiapkan tempat parkir khusus sepeda di tempat-tempat yang terintegrasi dengan kendaraan umum.
"Kita nanti akan sediakan lebih banyak tempat parkir sepeda. Kerepotan para pengguna sepeda parkirnya susah. Kemudian ke depan nanti tempat parkir lebih banyak sehingga bisa parkir di halte halte bus, stasiun MRT. Makanya kita akan perbanyak semuanya nanti," janjinya. 
Share:
Read More

Pasar Modal Buka Pintu Biayai Pembangunan Infrastruktur


Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna menyebutkan bahwa pemanfaatan pasar modal dalam pengembangan infrastruktur dalam negeri masih sangat besar.
Menurutnya, sebanyak 17 persen dari total penggalangan dana melalui saham dan surat utang di 2019 berasal dari sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi.
"Kita akan support dari bursa sehingga infrastruktur ke depan bisa dibiayai dari pasar modal," kata Nyoman di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (27/9).
Nyoman menjelaskan, dari 653 perusahaan yang tercatat di bursa saat ini, sebanyak 74 perusahaan tercatat yang masuk dalam kategori sektor infrastruktur utility dan transportation.
"Perkembangan pembiayaan infrastruktur di bursa tentunya bisa kita lihat dari aktivitas perusahaan tercatat yang masuk ke dalam sektor infrastruktur utility dan transportation," sebut dia.
Bursa saham sudah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi pasar modal sebagai instrumen pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur.
"Kita sudah melakukan penerbitan peraturan di pencatatan unit penyertaan dana, investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif di bursa pada tanggal 10 april 2019," ujarnya.
Reporter: Bawono Yadika
Share:
Read More

Bank Mandiri Bakal Salurkan Pinjaman Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Baru


 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membidik peluang bisnis baru dalam pembangunan ibu kota baru. Salah satunya penyaluran pinjaman untuk pembangunan infrastruktur, baik sarana dan prasarana, yang disalurkan kepada BUMN maupun swasta.
"Ini terbuka untuk loan buat properti, dalam artian kalau mau bangun gedung, infrastruktur seperti jalanan, telekomunikasi, mau beli kabel, semen, segala macam, pasti memerlukan funding. Kami bisa berfungsi sebagai lender, sebagai kreditur. Jadi itu akan terbuka peluang bisnis buat Bank Mandiri acting sebagai krediturnya," kata Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Panji Irawan di Menara Mandiri, Jakarta, Rabu (28/8).
Panji menjelaskan, pembangunan pusat pemerintahan baru tersebut disebutnya membuka peluang tambahan kepada perseroan untuk bisnis properti. "Karena tidak mungkin membangun kota tanpa membangun saluran air, lalu pembangkit listrik, jalanan, jembatan, segala macam, pasti sangat membuka peluang," sambungnya.
Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Alexandra Askandar mengungkapkan, pembangunan infrastruktur ibu kota baru akan memakan biaya tak sedikit hingga Rp 466 triliun. Sedangkan APBN hanya bisa menyanggupi pembiayaan sampai sekitar Rp 93 triliun.
"Terlepas apakah itu dari APBN, apakah itu nanti private public partnership ataupun swasta, ujung-ujungnya pasti ada kebutuhan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Itu juga akan proaktif di sini untuk kebutuhan dari konsumsi atau dari sisi kontraktor, baik itu swasta maupun BUMN karya," urainya.
Dia pun meyakini, alokasi perhitungan dana pembangunan ibu kota baru akan dimulai pada 2020 mendatang. "Jadi waktunya sudah dekat sekali. Kita pasti akan mendapat permintaan (kredit) dalam waktu dekat ini dari para kontraktor-kontraktor," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Share:
Read More

PR Infrastruktur Masih Menumpuk Jelang Berakhirnya Pemerintahan Jokowi-JK


Pemerintahan Jokowi-JK tinggal menyisakan hitungan hari. Namun rupanya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah dikebut dalam 5 tahun terakhir ini masih belum rampung dan menyisakan banyak PR.
Dari total 223 PSN yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), diprediksi hanya 103 proyek yang dapat selesai di akhir 2019 ini atau hanya sekitar 46 persen saja.
Ketua Tim Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sekaligus Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo mengungkapkan selama ini pemerintah terus berupaya mengejar target tersebut.
"Kami mencatat kemungkinan besar akhir 2019 akan mencapai 103 proyek yang akan selesai. Lalu, hingga 2020 sekitar 143 dari 223 yang dapat kami selesaikan," kata dia, dalam sebuah acara seminar infrastruktur di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (2/10).
Sementara itu, hingga periode tahun 2016 dia menyebutkan pemerintah telah merampungkan 81 PSN. Total nilai investasi ke 81 proyek tersebut mencapai Rp390 triliun.
Selanjutnya, di tahun 2017 pemerintah berhasil menamatkan 10 proyek strategis dengan total nilai investasi Rp61,4 triliun. Lalu di tahun 2018 32 proyek berhasil diselesaikan pemerintah dengan total investasi sebesar Rp2017,4 triliun.
Di tahun ini, pemerintah tercatat telah berhasil menyelesaikan sebanyak 19 proyek dengan total investasi Rp7,7 triliun.
"Dari 223 PSN, pemerintah juga menetapkan 37 proyek prioritas dengan total nilai investasi di atas Rp2.500 triliun dan implementasinya dipantau secara rutin oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)," ujarnya.
1 dari 1 halaman

Program pembangunan lainnya

Tak hanya 223 PSN, pemerintah juga saat ini memiliki 3 program pembangunan lainnya. Total investasi untuk 223 PSN dan 3 program tersebut senilai Rp4.183 Triliun. 80,3 persen di antaranya telah masuk dalam tahap konstruksi.
"Tentunya kami harap 80,3 persen ini dapat selesai dalam waktu secepatnya," ujarnya.
Pembangunan tersebut, lanjutnya, bukannya tanpa kendala. Setidaknya ada 4 hambatan yang dihadapi dalam setiap proyek yaitu persiapan, pengadaan lahan, pembiayaan dan perizinan.
Percepatan infrastruktur, memerlukan dukungan berbagai pihak termasuk swasta dalam sisi pembiayaan. Pasalnya, dalam lima tahun ke depan, kebutuhan investasi infrastruktur dalam RPJMN 2020-2024 meningkat menjadi Rp6.400 triliun. Angka yang tidak sedikit tersebut tentunya tidak dapat dipenuhi hanya dari dompet negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah pun berinisiatif berbagai kebijakan-kebijakan umum maupun khusus baik dari aspek fiskal, institusi dan regulasi. Dari sisi aspek fiskal, pemerintah telah mengembangkan beberapa dukungan fiskal dan penjaminan agar dapat meningkatkan ketertarikan investor pada proyek yang kurang layak finansial, meliputi Viability Gap Fund (VGF), Availability Payment dan insentif pajak.
"Kami coba susun langkah yang tepat sesuai dengan pengalaman sehingga kami bisa melakukan percepatan pembangunan infrastruktur," tutupnya.
Sebagai informasi, dalam RPJMN 2015-2019 pemerintah mencatat kebutuhan anggaran biaya infrastruktur sebesar Rp5.452 triliun. Porsi APBN sebesar 41 persen, sisanya diperoleh dari porsi pendanaan BUMN sebesar 22 persen dari total. Sementara, porsi swasta mencapai 37 persen. 
Share:
Read More

Pembangunan Dikebut, Infrastruktur RI Masih Saja Tertinggal dari Negara Lain


 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) mencatat peringkat Indonesia dalam pembangunan infrastruktur dunia mengalami kenaikan pada 2018. Indonesia saat ini tercatat berada pada peringkat ke 52 pada 2018 atau naik 30 peringkat dari posisi sebelumnya pada 2010.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebutkan, meski peringkat sudah naik namun pencapaian tersebut masih belum memuaskan. Bahkan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lainnya.
"Setelah terjadi kenaikan tingkat infrastruktur, tentu capaian tersebut sangat memengaruhi kinerja logistik. Tampak indeks logistik perform kita membaik cukup signifikan antara 2010-2018. Meski begitu tentu saja kita masih perlu membangun infrastruktur baru karena belum cukup," kata Menko Darmin, di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (2/10).
Menko Darmin memaparkan data World Bank, pada 2012 stok aset infrastruktur Indonesia hanya sebesar 38 persen dari PDB, jauh di bawah rata-rata global sebesar 70 persen PDB. Saat ini pemerintah berupaya untuk membuat transformasi ekonomi melalui percepatan pembangunan infrastruktur.
"Kami mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional meliputi (PSN) dan Proyek Prioritas," ujarnya,
Menko Darmin menegaskan pembangunan infrastruktur logistik harus terus dibangun. Misalnya jalan, bandara, dan pelabuhan.
1 dari 1 halaman

Infrastruktur Dibangung Jokowi Setara 20 Tahun Sebelumnya

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan infrastruktur yang dibangun selama pemerintahan Jokowi-JK lebih banyak dibanding 20 tahun sebelumnya. Terutama infrastruktur di sektor transportasi.
"Kita sudah bangun infrastruktur secara besar-besaran secara cepat sehingga apa yang kita bangun 4 - 5 tahun terakhir ini hampir sama bahkan lebih besar dari transportasi yang dibangun 20 tahun sebelumnya," kata dia dalam acara Hari Perhubungan Nasional yang digelar Kemenhub, di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (14/9).
Dia menyebutkan infrastruktur baik jalan, pelabuhan, bandara, bendungan dan sebagainya merupakan bagian dari suatu tema besar. Semua itu erat kaitannya dengan perhubungan atau transportasi di Tanah Air.
Dia mengungkapkan, saat ini Indonesia memiliki 223 Proyek Strategis Nasional (PSN). 80 di antaranya sudah rampung pada bulan Agustus kemarin.
Dia optimis di akhir tahun nanti jumlah pembangunan infrastruktur yang rampung akan bertambah lebih banyak lagi.
"Mungkin tidak 100 persen dari 223 itu akan selesai sampai dengan akhir tahun, tapi sebagian besar ya akan selesai," tutupnya.
Share:
Read More

Ke Sulut, Jokowi Tinjau Infrastruktur Pendukung Pariwisata


TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, Kamis 4 Juli 2019 ,Presiden Joko Widodo atau Jokowi diagendakan meninjau perkembangan pembangunan proyek infrastruktur pendukung pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara.
Berdasarkan keterangan resmi istana, Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak menuju Sulawesi Utara dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada pukul 07.30 WIB melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta. Setibanya di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Kota Manado, pukul 11.40 WITA, sejumlah agenda kunjungan kerja telah dijadwalkan.
Sejumlah agenda yang menanti Presiden Jokowi antara lain meninjau rencana perluasan Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Kota Manado. Juga menengok rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Pulisan, Likupang, Kabupaten Minahasa Utara.
Selain itu, Presiden dan Ibu Iriana juga akan menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Kota Manado.
Rencananya, Presiden dan Ibu Iriana akan berada di Provinsi Sulawesi Utara selama dua hari. Presiden, Ibu Iriana, dan rombongan akan bermalam di Kota Manado untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Sulut, adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Militer Presiden Marsdya TNI Trisno Hendradi, Staf Khusus Presiden Johan Budi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.
Share:
Read More

Daftar Proyek Infrastruktur yang Harus Selesai Tahun Ini


TEMPO.CO, Jakarta - Ambisi Joko Widodo dalam menggencarkan pembangunan berbagai infrastruktur di wilayah Indonesia terus berlanjut. Tak tanggung-tanggung, pada tahun 2018, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar Rp 410,4 triliun.
Alokasi ini terbilang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang berkisar pada Rp 390,2 triliun. Tahun 2018 ini sejumlah proyek pembangunan akan terus dilanjutkan beserta sejumlah proyek baru yang akan dibuat pada tahun ini. Adapun sejumlah proyek pembangunan infrastruktur tahun 2018 di antaranya:
1. Bandara Kertajati
Pembangunan Bandara Udara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka ini sudah mencapai angka 80 persen pada akhir tahun 2017 lalu. Dengan nilai total proyek sekitar Rp 2,1 triliun, pembangunan bandara ini terbagi ke dalam tiga paket pengerjaan. Paket pertama, dilakukan oleh PT Adhi Karya, Tbk meliputi pembangunan ramp simpang susun, jalan, drainase dan lanskap. Paket pertama sudah selesai 100 persen.
Sementara paket kedua yang dikerjakan KSO PT Wijaya Karya dan PT Perumahan Properti meliputi pembangunan terminal penumpang telah mencapai 73,2 persen. Paket kedua diperkirakan akan selesai pada bulan Februari 2018.
Lalu, paket ketiga, merupakan pembangunan gedung operasional yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Pada akhir tahun 2017, paket ini sudah diselesaikan hingga 92 persen. Sejumlah pembangunan seperti runway dan fasilitas navigasi sudah mencapai angka 90 persen.
2. Tol Trans Jawa
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyatakan tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta-Surabaya dipastikan akan beroperasi pada akhir tahun 2018. Adapun dana investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan proyek ini sebesar Rp 40 triliun.
Tol dengan rute 522,95 kilometer ini terbagi ke dalam sejumlah ruas yang terdiri dari Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto dan Mojokerto-Surabaya.
3. Proyek Pembangkit Listrik 10.000 MW
Anak Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Pembangkitan Jawa dan Bali (PJB) menangani proyek pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas total 10.000 MW dengan nilai investasi Rp 150 triliun. Setidaknya sekitar 15-20 proyek yang terdiri dari PLTG, PLTU, dan PLTA di wilayah Jawa dan Bali. Proyek ini menjadi bagian langkah Presiden Joko Widodo dalam membangun pembangkit listrik dengan kapasitas total sebesar 35.000 MW.
4. Bandara Kulon Progo
Presiden Joko Widodo menetapkan Bandara Kulon Progo, Yogyakarta sebagai salah satu proyek strategis nasional. PT PP (Persero), Tbk berhasil memenangkan proyek ini dengan nilai total sebesar Rp 6,5 triliun. PT PP bertanggung jawab dalam melaksanakan seluruh pembangunan dan pengelolaan infrastruktur bandara.
Adapun pekerjaan proyek terdiri dari persiapan sisi udara dan sisi darat sesuai spesifikasi, gambar rencana, serta ketentuan lain sesuai aturan yang ditetapkan.
5. Proyek LRT Palembang dan Jabodetabek
Kementerian Keuangan mengalokasikan Rp 10,9 triliun untuk mendukung pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) Palembang, Sumatera Selatan. PT Waskita Karya memperkirakan proyek ini akan selesai pada Februari 2018. Waskita menargetkan pada bulan berikutnya, proyek kni dilanjutkan dengan uji coba operasi agar pada saat Asian Games Agustus 2018 nanti LRT bisa digunakan.
Sementara itu, Pemerintah menyepakati anggaran proyek kereta ringan (light rail transit-LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) sebesar Rp 29,9 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyek itu akan dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia dan PT Adhi Karya Tbk. KAI dan Adhi Karya bakal menanggung pembiayaan, masing-masing Rp 25,7 triliun dan Rp 4,2 triliun.
6. Proyek Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, dan Fasilitas Dasar
Selain proyek jalan baru sepanjang 856 kilometer, Presiden Joko Widodo juga membeberkan rencana pembangunan infrastruktur irigasi sepanjang 781 kilometer.
Ada pula proyek yang akan dibangun untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar. Dengan rincian, membangun dan merehabilitasi 61,2 ribu ruang kelas, membangun sanitasi air limbah untuk 853 ribu KK, dan membangun 7.062 unit rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Jokowi menekankan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 761,1 triliun, merupakan keinginannya melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran untuk mendorong efektivitas pendanaan.
Share:
Read More

Recent Posts